Tentang

Tentang Dinas Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan kewenangannya.

Perubahan nomenklatur yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Video Profil
Disdik

Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melalui pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendidikan

Fungsi

Perumusan kebijakan teknis pendidikan.
Koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi dengan kabupaten/kota.
Penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa.
Pembinaan PAUD, pendidikan dasar, non-formal dan informal.
Pembinaan standar nasional pendidikan.
Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan.
Pengelolaan urusan administrasi kesekretariatan dinas.

Unit Struktur dan Fungsi Pokok

1. KEPALA DINAS

Tugas Pokok: Memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan.
Fungsi:
- Perumusan kebijakan teknis pendidikan.
- Koordinasi lintas bidang.
- Evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.
- Pengawasan internal dan pembinaan unit kerja.

2. SEKRETARIAT

Tugas Pokok: Mengelola administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta dukungan teknis dinas.
Fungsi:
- Penyusunan program dan anggaran.
- Pengelolaan keuangan dan aset.
- Administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.
- Protokol, humas, dokumentasi, dan pelayanan umum.

▸ Sub Bagian Penyusunan Program

Rencana kerja, evaluasi, pelaporan, dan dokumen perencanaan strategis.

▸ Sub Bagian Keuangan dan Aset

Penyusunan anggaran, pembinaan bendahara, pertanggungjawaban keuangan.

▸ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Manajemen SDM, dokumentasi, perlengkapan, dan hubungan masyarakat.

3. BIDANG PEMBINAAN SMA

Tugas Pokok: Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sekolah menengah atas.
Fungsi:
- Pengelolaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarpras.
- Pembinaan peserta didik dan karakter.
- Penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMA.

4. BIDANG PEMBINAAN SMK

Tugas Pokok: Melaksanakan pembinaan sekolah menengah kejuruan.
Fungsi:
- Kurikulum, kelembagaan, karakter peserta didik.
- Fasilitasi kerja sama industri dan technopark.
- Pengembangan pendidikan vokasi sesuai dunia kerja.

5. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Tugas Pokok: Menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Fungsi:
- Kurikulum, kelembagaan, dan karakter peserta didik.
- Perizinan dan evaluasi satuan pendidikan khusus.

6. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Tugas Pokok: Melaksanakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
Fungsi:
- Rencana kebutuhan guru dan PTK.
- Pembinaan dan evaluasi kinerja PTK.
- Rekomendasi pemindahan lintas kabupaten/kota.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tugas Pokok: Melaksanakan fungsi keahlian tertentu secara mandiri.
Fungsi:
- Pelayanan profesional sesuai bidang fungsional (misal: pengawas, analis, instruktur).
- Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

8. UNIT PELAKSANA TEKNIS / CABANG DINAS

Tugas Pokok: Menyelenggarakan tugas teknis operasional dan layanan pendidikan di daerah kabupaten/kota.
Fungsi:
- Implementasi kebijakan di lapangan.
- Koordinasi satuan pendidikan.
- Monitoring dan pelaporan wilayah kerja.